Detil Berita

Palu, 18 Juni 2026-Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Palu menghadiri Rapat Kesiapsiagaan dan Koordinasi Seluruh Pemangku Kepentingan dalam Menghadapi Potensi Bencana Gempa Bumi di Wilayah Operasional Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri yang dilaksanakan pada Kamis (18/6) di Ruang Rapat Besar Gedung Administrasi Kantor BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri, Prasetiyohadi, ST., SH., MH., tersebut dihadiri oleh berbagai instansi terkait, antara lain TNI, Polri, BMKG, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, RSUD Anutapura Palu, PMI Provinsi Sulawesi Tengah, Pertamina DPPU Mutiara, AirNav Indonesia, serta unsur pendukung lainnya yang memiliki peran dalam penanganan keadaan darurat di lingkungan bandar udara.

Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi yang dapat berdampak pada operasional bandar udara. Melalui pertemuan tersebut, masing-masing instansi menyampaikan kesiapan sumber daya yang dimiliki serta langkah-langkah yang akan dilakukan apabila terjadi situasi kedaruratan.

Dalam kesempatan tersebut, Basarnas menyampaikan kesiapan untuk mendukung penanganan keadaan darurat melalui personel, peralatan, serta kemampuan pencarian dan pertolongan yang dimiliki. Dukungan tersebut tidak hanya berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, tetapi juga dapat diperkuat melalui dukungan Basarnas Special Group (BSG) sesuai kebutuhan operasi di lapangan.

Selain membahas kesiapan personel dan sarana pendukung, rapat juga menyoroti pentingnya sistem komunikasi yang terintegrasi antarinstansi. Dalam kondisi kedaruratan, koordinasi akan didukung melalui penggunaan frekuensi komunikasi darurat 431.900 MHz guna mempercepat penyampaian informasi dan respons antar unsur yang terlibat.

Peserta rapat juga membahas mekanisme penanganan keadaan darurat yang mengacu pada Emergency Response Plan (ERP/GARD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan respons darurat di wilayah operasional bandar udara. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi seluruh stakeholder dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing saat menghadapi kondisi darurat.

Selain itu, dukungan dari operator bandar udara, navigasi penerbangan, operator pesawat udara, BMKG, Basarnas, TNI/Polri, serta instansi terkait lainnya dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem penanganan darurat yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Untuk memastikan kesiapan seluruh unsur, pelaksanaan simulasi dan latihan bersama secara berkala juga menjadi bagian penting agar setiap instansi memahami peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi saat menghadapi situasi darurat yang sebenarnya.(hms)